Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penertiban tegas terhadap kapal ikan Indonesia yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan. Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar mengatakan ada tiga kapal yang melakukan pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI) di perairan Laut Halmahera Tengah. Penangkapan kapal kapal tersebut sekaligus menampik isu terkait adanya kapal kapal asing di Halmahera Tengah.

“Tiga kapal yang berasal dari Sulawesi Utara diamankan karena melanggar ketentuan terkait daerah penangkapan ikan (fishing ground)," ujar Antam secara tertulis, Rabu (3/3/2021). Antam menjelaskan bahwa operasi pengawasan dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 013 yang dinahkodai Kapten La Dedi. Pihaknya berhasil mengamankan KM. Berkat Abadi 08 (30 GT), KM. Reinbow (29 GT) dan KM. Nafiri (28 GT).

“Kapal tersebut kami ad hoc ke Satwas SDKP Ternate untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Antam. Menurut Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono, berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal kapal tersebut merupakan kapal nelayan Sulawesi utara. “Tidak benar bahwa kapal kapal asing berada di Halmahera Utara. Itu hanya sebutan yang biasa dipakai warga setempat untuk kapal yang berasal dari luar daerah mereka”, jelas Ipunk.

Terkait adanya praktik penangkapan ikan antar daerah yang berbeda wilayah pengelolaan, Ipunk mengimbau agar Pemerintah Daerah yang memiliki nelayan andon agar melakukan perjanjian antar daerah agar tidak menimbulkan masalah hukum maupun masalah sosial. “Sebaiknya Pemerintah Daerah melakukan kerja sama melalui skema nelayan andon,” ujar Ipunk. Pihaknya juga akan mengingatkan pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk pembinaan nelayan andon.

Pembinaan nelayan andon dapat berupa pelatihan, bimbingan ataupun sosialisasi sesuai tercantum pada Permen KP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Andon Penangkapan Ikan. “Menangkap ikan harus sesuai yang tercantum di SIPI. Kalau tidak, SIPI andonnya bisa dibekukan. Karena menangkap ikan di daerah lain harus sama sama saling menghormati kearifan lokal budaya setempat karena tiap daerah memiliki aturan dan kewenangannya masing masing,” jelasnya. Untuk diketahui, Selama tahun 2021, Ditjen PSDKP KKP telah menangkap 27 kapal perikanan yang terdiri dari 7 Kapal Ikan Asing berbendera Malaysia dan 20 kapal ikan berbendera Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *