Kapolda Metro Jaya Sebut Rusuh Saat Demo UU Cipta Kerja Ditunggangi Kelompok Anti-kemapanan

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menyebut kelompok anti kemapanan berada di balik rusuh saat aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020) lalu. "Awalnya aksi demonstrasi oleh buruh dan mahasiswa, berjalan baik dan tertib. Namun adanya kelompok anti kemapanan yang menunggangi massa buruh dan mahasiswa, membuat aksi menjadi ricuh dan rusuh," kata Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020). Menurutnya kelompok anti kemapanan ini melakukan penyusupan untuk memprovokasi massa agar aksi berjalan rusuh.

"Siapa di belakang kelompok anti kemapanan yang membuat rusuh aksi demo ini, masih didalami lagi," kata Nana. Karenanya ke depan kata Nana, ia mengimbau ke masyarakat khususnya pengunjuk rasa agar selaku menjaga kelompoknya agar tak disusupi kelompok perusuh. "Jangan sampai kemudian, kelompoknya disusupi atau ditunggangi oleh kelompok anti kemapanan yang kemudian melakukan anarkisme," kata Nana.

Ia memastikan Polri akan menindak tegas dan melakukan tindakan hukum kepada pelaku kerusuhan. "Kami tak akan biar kan mereka memprovokasi kerusuhan karena sangat meresahkan masyarakat," katanya. Nana mengatakan Polda Metro Jaya resmi menahan 28 tersangka pelaku perusakan dan kerusuhan, dalam aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law, yang ricuh pada Kamis (8/10/2020).

Penahanan terhadap 28 tersangka itu dilakukan setelah penyidik mentapkan 54 tersangka dari 1.192 orang yang diamankan terkait aksi demo. Hal itu dikatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020). "Dalam demonstrasi yang rusuh karena penyusup itu, sempat kita amankan 1.192 orang. Dari sana ada 135 orang yang berpotensi melakukan pidana dan kita naikkan ke tingkat penyidikan," kata Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin.

Lalu kata dia sebanyak 83 orang diantarnya sudah diproses sehingga 54 orang ditetapkan sebagai tersangka. "Dari 54 orang yang ditetapkan tersangka, sebanyak 28 kita lakukan penahanan sementara sisanya tidak," kata Nana. Menurut Nana, penahanan dilakukan karena ancaman hukuman terhadap mereka diatas 5 tahun penjara. Sementara sisanya tidak.

"Para tersangka akan dijerat sesuai dengan tindak kejahatan dan alat buktinya," kata Nana. Diantaranya adalah Pasal 212 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP serta Pasal 408 KUHP. Nana mengatakan dari 1.192 orang yang diamankan sebanyak 64 persen adalah berstatus pelajar. Mereka yang berstatus pelajar telah dipulangkan dengan syarat.

Dimana, orang tua wajib menjemput dan harus membuat surat pernyataan. "Mayoritas pelajar dan mereka kami pulangkan dengan syarat, orang tua datang dan membuat pernyataan," kata dia. Para pelajar ini katanya selain dari Jakarta dan sekitarnya juga ada yang berasal dari Subang, Serang, Karawang, Purwakarta dan Tangerang.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 lalu berujung ricuh. Sejumlah fasilitas umum, pos polisi hingga kendaraan polisi dirusak massa bahkan dibakar. Sejumlah personel kepolisian pun terluka bahkan ada polwan yang sampai mengalami patah tangan akibat insiden tersebut.

Related Posts

Front Perjuangan Rakyat Donggala Bersama Aliansi Mahasiswa Donggala Minta DPRD Jangan Khianati Hati Rakyat.

Donggala, Menindak lanjuti hak angket yang dilaksanakan di DPRD Donggala,Front Perjuangan Rakyat Donggala dan Mahasiswa melakukan aksi pengawalan jalanya rapat hak angket rabu,(7/7/2021) Keputusan ini merupakan kelanjutan…

Angling Darma : ” Pengen Ketawa Tapi Takut Dosa “.

Seperti yang masyarakat ketahui Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Profesional English Training, di Hotel Le Polonia Medan pada Kamis (01/07/2021). Kegiatan yang diketahui…

Saat Anggota DPR Fraksi NasDem Berkelakar Bambang Brodjonegoro Jadi Presiden: Kita Babat Semua

Anggota Komisi VII Fraksi Nasdem Rico Sia berkelakar jika Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro bisa menjadi calon presiden dari Partai NasDem. Tentunya, terlebih dulu mendaftar…

Pengamat : Ridwan Kamil hingga Anies Baswedan Tetap Berpeluang Maju Pilpres 2024

DPR RI dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah sepakat untuk menarik Revisi Undang Undang Pemilu (RUU Pemilu) dari daftar Prolegnas 2021. RUU Pemilu digantikan oleh…

Kolaborasi Kementan-BNI Bangun Ekosistem Smartfarming

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan apresiasi kepada semua pihak yang menunjukkan kepedulian dan perhatian yang tinggi kepada para petani dan upaya yang dilakukan dalam rangka regenerasi…

KSAD Umumkan Perubahan Identitas Sersan Dua Aprilia Manganang dari Perempuan Jadi Laki-laki

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengumumkan perubahan identitas seorang prajurit TNI AD yakni Sersan Dua Aprilia Santini Manganang yang sebelumnya dikenal sebagai perempuan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.