Kepala Subdit Penyiapan Program Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Havidh Nazif menyampaikan sumber daya panas bumi bukan hal yang baru di Indonesia. Terlebih lagi di dunia, bahkan sudah dimanfaatkan selama ratusan tahun. "Pengembangan panas bumi memang bukan hal baru. Di Indonesia sudah mulai beroperasi 1983 dari PLTP Kamojang. Sekarang kita punya sumber daya panas bumi 23.965 megawatt (MW)," kata Havidh dalam paparan diskusi Risiko dan Mitigasi Pengembangan Panas Bumi di Indonesia yang digelar Iluni UI, Sabtu (3/10/2020).
Namun dari ketersediaan itu kapasitas terpasang baru 2,1 gigawatt atau 2.130,7 MW. Sedangkan target yang dicanangkan untuk tahun ini yakni sebesar 2.270,7 MW sebanding dengan 89 persen pemasangan dari total sumber daya. "Dari kapasitas terpasang kontribusinya lebih kepada produksi listrik 9.078 GWh dan produksi uap 65,2 juta ton," urainya.
Meski pemanfaatan panas bumi belum optimal, penerimaan negara bukan pajak cukup dinikmati masyarakat senilai Rp 0,748 Triliun di kuartal II 2020. Di sisi lain investasi panas bumi masih terbilang rendah yaitu 0,302 miliar dolar AS, angka ini baru 28,26 persen dari target 2020 sebesar 1,05 miliar dolar AS. "Ini masih bertahap kita butuh waktu, ya memang terlihat selisih investasinya kecil namun di EBT ini sudah paling memberikan kontribusi. Karena tipikal dari pengembangan panas bumi adalah padat modal. Jadi 1 megawatt kita butuh investasi 4 6 juta dolar AS," imbuh Havidh.
Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Andre Rahadian dalam pembukaan diskusi mengatakan kesiapan energi baru terbarukan perlu dipersiapkan masak karena energi fosil maupun cadangan akan terus menurun. "Kita memanfaatkan EBT yang cadangannya masih melimpah dan kita sudah punya roadmap dari 2 ribu MW 5 ribu MW sampai 2025. Pertanyaannya dengan kondisi pandemi ini apakah roadmap tersebut masih bisa diimplementasikan," ucap Andre.
